Powered by Blogger.
Latest Post

MENGENAL LEBIH DEKAT KETUA PANSUS III DPRD KOTA BANDUNG

Written By Admin on Tuesday, August 4, 2015 | 12:22 PM

 
Membuat peraturan perundang-undangan  adalah salah satu  fungsi utama lembaga legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) sampai Dewan perwakilan Rakyat Republik Indionesia (DPR-RI). Ditingkat daerah seperti kota Bandung, sedianya peraturan perundangan yang berbentuk perda lalu diundangkan menjadi lembaran Kota dibuat sedianya adalah sebuah bentuk  hasil kerja DPRD guna kepentingan masyarakatnya.
Tahun Ini saja, Pansus III DPRD Kota Bandung yang dipimpin oleh Riantono selaku Ketua Pansus tengah mengagendakan penetapan 3 lembaran kota. Satu diantaranya ( Lembaran Kota 2 ) telah disahkan melalui sidang rapat paripurna beberapa pekan kebelakang.
DPRD Kota Bandung telah menggelar rapat paripurna bersama Wali Kota Bandung Moh Ridwan Kamil ( 15 mei 2015 ) lalu  guna memutuskan pengesahan  Peraturan Daerah(Perda ) tentang perubahan atas Perda kota Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini dilakukan seiring  dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahhan dan beberapa perubahan aturan dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ketua Pansus III DPRD Kota Bandung Riantono, ST., M.Si  menyebutkan bahwa Perda tentang  perubahan Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tersebut merubah maupun menambah beberapa ketentuan seperti  Ketentuan Pasal 1 diantara angka satu dan angka 2 disisipkan angka baru yaitu angka 1a dan angka 1b, begitupun diantara beberapa angka di pasal pasal lainnya disisipkan guna penyempurnaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa  angka dalam perda  nomor 7 pasal 1 tersebutpun ada yang dihapus yakni pada angka 63 dan 66. Sementara diantara angka 66 dan angka 67 disisipkan angka 66a yang berbunyi bahwa system pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan mermadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yg efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Lalu di Pasal 2 diantara ayat 1 dan 2 disisipkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan  azas-azas yaitu secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan dan terakhir dipoin (j) yakni azas manfaat untuk masyarakat.
Dijelaskan Riantono, manfaat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf j, adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 3 ditegaskan bahwa walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada;Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan  Keuangan Daerah; Kepala SKPKD selaku PPKD ; dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah.
Semenjak diputuskannya melalui rapat paripurna maka peraturan daerah tentang perubahan atas Perda kota Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah maka Perda ini mulai berlaku ditahun 2015 ini mulai tanggal diundangkannya.kemudian perda ini meski disosialisasikann agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Pungkas Riantono yang juga politisi berasal dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung.

PKB Belum Putuskan Mendukung atau Usung Lawan untuk Risma di Surabaya

Written By Admin on Friday, July 24, 2015 | 10:09 AM


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap terkait dukungan kepada Tri Rismaharini yang telah diusung PDI-P untuk kembali maju sebagai calon Wali Kota Surabaya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengakui, sulit mencari pasangan calon yang bisa menyaingi elektabilitas Risma di Surabaya.

"Kami belum memutuskan, karena Ibu Risma juga tampaknya tidak membutuhkan PKB, jadi kami belum memutuskan," ujar Muhaimin, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2015).

Ketua Desk Pilkada PKB Bambang Susanto juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, sulit mencari calon kepala daerah yang mampu menyaingi Risma di Surabaya. Dengan popularitasnya saat ini, Risma hampir pasti akan kembali memenangkan pemilihan wali kota Surabaya.

Menurut Bambang, banyak partai lain yang menggantungkan harapan agar PKB mampu membentuk calon pasangan sebagai lawan Risma di Surabaya. Pasalnya, tanpa ada pesaing baru, dikhawatirkan pilkada Kota Surabaya akan mengalami penundaan.

Hingga saat ini, untuk daerah pemilihan Surabaya, baru satu pasangan calon yang disiapkan untuk maju sebagai calon kepala daerah, yaitu pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dari PDI-P.

"Karena sudah didukung PDI-P, ya kita lihat perkembangan, apa bisa bentuk koalisi baru atau merapat ke Ibu Risma. Karena, kalau cuma sendiri kan Ibu Risma tidak bisa ada pemilihan juga," kata Bambang.

Mayat Perempuan dengan Tangan Terikat Ditemukan di Hutan Jati

Sesosok mayat perempuan dalam kondisi membusuk ditemukan di hutan jati di Jalan Raya Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kamis (23/7) jelang tengah malam.
 
Kasatreskrim Polres Purwakarta AKP Dadang Garnadi menjelaskan pihaknya menerima informasi dari warga terkait temuan mayat tersebut.

"Mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi kedua tangan terikat kain, diduga korban tindakan kekerasan," ujar Dadang melalui ponselnya, Kamis (23/7) malam.

Saat ditemukan, perempuan kira-kira berusia 25-30 tahun ini mengenakan celana  panjang dengan bagian dada terbuka. Kemudian, bagian wajah dan kepala sudah tidak bisa dikenali.

"Diperkirakan korban sudah dalam waktu yang lama dibuang kesini. Kemudian, perut dalam kondisi besar atau buncit," katanya.

Pihaknya telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mayat tak beridentitas itu langsung dibawa polisi untuk keperluan visum et repertum.

"Barang bukti yang diamankan di sekitar kejadian terdapat jaket kain, kacamata, masker dan secarik keras bertuliskan sebuah alamat," ujarnya.

Kapolri Beberkan Kronologi Insiden di Tolikara

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan bahwa kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, 17 Juli 2015, berawal dari adanya surat dari Badan Pekerja Wilayah Tolikara Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Surat itu berisi larangan bagi umat Muslim untuk mengadakan shalat Idul Fitri di Tolikara.

"Larangan itu dalam rangka pelaksanaan seminar dan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) Pemuda GIDI internasional, 13 sampai 19 Juli 2015," ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat mengungkap kronologi insiden itu di rumah dinas Kepala BIN Sutiyoso, Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Kapolres Tolikara AKBP Suroso, sebut Badrodin, menerima surat itu tanggal 13 Juli 2015. Suroso lantas mengklarifikasi surat itu kepada presiden GIDI. Presiden GIDI menyatakan tidak menyetujui surat tersebut. Artinya, surat itu tidak resmi.

Suroso lalu berkoordinasi dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo. Ia memberi tahu bahwa surat itu tak berlaku. Usman pun bertanya ke panitia lokal acara GIDI perihal surat itu. Panitia menjawab telah mendapat pemberitahuan pembatalan surat tersebut.

Mengetahui surat tersebut batal, Suroso dan Wanimbo telah menganggap persoalan itu 'clear'. Keduanya berkoordinasi dengan umat Islam di Tolikara dan mempersilakan melaksanakan shalat Id dengan pengamanan. Rupanya, insiden tak terbendung.

"Pada takbir ketujuh, datanglah massa dan mengharapkan shalat dibubarkan. Kapolres dan staf bernegosiasi agar jamaah bubar usai melaksanakan shalat," ujar Badrodin.

Negosiasi kemudian gagal. Jumlah massa GIDI semakin banyak. Di tengah negosiasi, massa mulai melempari jemaah dengan batu dan kayu. Polisi lalu melepas tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Massa semakin beringas melemparkan batu. Polisi pun melepaskan tembakan ke tanah.

"Maka itu, 12 korban itu rata-rata terkena luka tembak di kaki. Hanya satu yang kena pinggul dan itu meninggal dunia. Tapi itu sudah sesuai ketentuan," lanjut Badrodin.

Seusai jatuh korban, massa membubarkan diri. Selagi bubar, mereka sempat membakar kios. Badrodin mengatakan, lantaran kios itu terbuat dari kayu, api pun dengan mudah merembet ke kios sebelahnya. Naas pula, kios itu sederet dengan mushala tempat shalat Id sehingga mushala ikut terbakar.

Badrodin memastikan bahwa proses hukum atas insiden itu telah dilakukan. Sebanyak 50 orang saksi dari kedua belah pihak diperiksa. Polisi menyasar pelaku pembakaran kios dan mushala serta pihak yang mengeluarkan surat tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Pemda Tujuan Migrasi Harus Berdayakan Pendatang

Pemerintah daerah yang menjadi tujuan migrasi masuk harus dapat memberdayakan para pendatang. Penyediakan lapangan kerja padat karya bisa menjadi salah satu alternatif.

Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, Yudhi Suryadhi mengatakan hal itu di kantornya, Kamis (23/7/2015). 

Paska lebaran, kota-kota besar banyak diserbu para migran dari daerah lainnya untuk mencari penghidupan.

"Kita tidak dapat melarang mereka masuk ke satu daerah. Seiring dengan hal itu perlu disiapkan lapangan pekerjaan dan pusat pelatihan keterampilan di daerah yang menjadi tujuan migrasi masuk. Juga perlu disiapkan sarana prasarana lainnya, seperti kesehatan," ungkapnya.

Dikatakan Yudhi, penyediaan lapangan pekerjaan dalam bentuk program padat karya bisa menjadi salah satu alternatif, khususnya bagi pendatang yang memiliki keterampilan rendah. 

"Program tersebut diharapkan dapat menekan timbulnya masalah sosial akibat dari migrasi masuk," katanya.

Hal itu kata Yudhi dulu pernah dilakukan DKI. Disana ada pusat pelatihan gratis untuk pendatang dan pribumi yang tidak memiliki keterampilan. Pusat pelatihan berada di setiap kelurahan. "Mereka dilatih menjahit atau perbengkelan," paparnya.

Sementara itu, tambah Yudhi, bagi pendatang yang sudah memiliki keterampilan, misalnya menjahit diarahkan untuk berusaha sendiri atau masuk ke home industri atau konfeksi. Dengan demikian tidak menjadi beban. "Mereka memiliki penghasilan sendiri," ucapnya.

Kesadaran dari pendatang untuk tertib administrasi juga menurut Yudhi sangat diperlukan, minimal dengan melaporkan ke dinas terkait pada saat pindah. 

"Dengan cara seperti itu, pemerintah mengetahui apa yang harus dikembangkan dan disediakan serta apa yang harus didukung," tuturnya.

Yudhi menilai sebenarnya migrasi masuk bisa menguntungkan bagi pembangunan di daerah tujuan. Biasanya pendatang merupakan usia produktif. "Hanya akan jadi masalah bila tidak memiliki keterampilan yang baik," ungkapnya.

Pendatang tersebut kata Yudhi akan menimbulkan masalah baru (kerawanan sosial) di tempat tujuan. Selain itu, akan muncul daerah kumuh baru karena mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
"Sementara itu migrasi menyebabkan hilangnya potensi di daerah asal. Bagaimana dapat membangun kalau usia produktifnya tidak ada," katanya.

Upaya yang dapat dilakukan agar penduduk usia produktif tidak migrasi ke daerah lain dengan menumbuhkan balai latihan kerja di daerahnya. Di sana dikembangkan keterampilan sesuai karakter masing-masing daerah.

"Pada daerah perkebunan maka keahlian perkebunan yang dikembangkan. Misalnya daerah Pangandaran maka dikembangkan kemampuan masyarakat untuk menjadi pemandu wisata atau diving," paparnya.

Menurut Yudhi upaya yang dilakukan BKKBN untuk menghambat pertumbuhan migrasi melalui program life skill yang ada di PIK Remaja/Mahasiswa masing-masing daerah. 

"Misalnya di Depok, remaja membuat jus belimbing, sedang di Kuningan, mereka membuat minuman dari jeruk peres," ucapnya.
 

Orang Dekat Gatot Mengaku Urusi Transportasi dan Akomodasi OC Kaligis


Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa mengaku kerap melayani tamu-tamu dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Meski bukan staf pribadi atau pejabat Pemerintah Provinsi Sumut, Mustafa dipercaya melayani tamu, termasuk pengacara Otto Cornelis Kaligis yang beberapa kali menjadi tamu Gatot.

"Saya cuma teman lama Pak Gubernur. Bantu urusan tamu-tamu," ujar Mustafa seusai diperiksa sebagai saksi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2015) malam.

Mustafa mengatakan, Gatot kerap memintanya untuk mengurus transportasi dan akomodasi selama Kaligis berada di Medan. Menurut dia, sejak lama Kaligis telah menjadi penasihat keluarga Gatot.

"Saya hanya mengurus transportasi dan akomodasi. (Uang) dari Pak Gubernur sendiri," kata Mustafa.

Ia mengatakan, Gatot terakhir bertemu dengan Kaligis dan M Yagari Bhastara, anak buah Kaligis, sekitar beberapa bulan lalu sebelum gugatan dari Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Namun, ia tidak tahu apa yang dibahas Kaligis dan Gatot saat itu.

"Saya kalau pembicaraannya tidak ikut serta. Itu kan memang penasihat hukum pribadi," kata Mustafa.

Dalam kasus ini, KPK telah meminta pihak imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada Gatot untuk bepergian ke luar negeri. Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itulah, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh Gerry kepada tiga hakim dan satu panitera. Ketiga hakim PTUN Medan itu adalah Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting.

Adapun satu panitera tersebut bernama Syamsir Yusfan. KPK menduga, Kaligis terlibat dalam penyuapan ini. Gerry beserta tiga hakim dan panitera tersebut serta Kaligis kini telah ditahan.

Aa Gym: Lebih Baik Bahu Membahu Membangun Kembali Masjid Tolikara

Written By Admin on Thursday, July 23, 2015 | 9:45 AM

Ulama KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym mengimbau kepada umat muslim untuk tidak terpancing emosi terkait adanya insiden di Tolikara, Papua.

"Kepada umat islam, saudara-saudara kita yang marah wajar, tapi saat ini jangan sampai ada tindakan yang merusak tempat ibadah lain, kita jangan sampai mendzholimi orang-orang yang tidak punya kesalahan. Kita pasti kecewa, kita pasti ada marah, tapi tetap tindakan kita harus ada solusi yang manfaat bagi semuanya," ujar Aa Gym di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (23/7/2015).

Menurut pemimpin Pondok Pesantren Daarut Tauhiid itu, adanya insiden ini jangan sampai membuat umat Islam emosi. Menurutnya, lebih baik masyarakat saat ini bahu membahu untuk membangun kembali Masjid di Tolikara Papua.

"Kita bangun kembali Masjid disana, hal-hal yang positif dan produktif lah, jangan sampai membuat kerusakan yang lebih besar lagi, rugi lah bangsa ini," katanya.

Tadi siang, ribuan orang yang tergabung dalam Persatuan Islam (Persis) mendatangi Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (23/7/2015). Kedatangan ribuan massa ini untuk melakukan aksi damai terkait insiden Tolikara, Papua.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, sebelum mendatangi Gedung Sate, massa melakukan aksi longmarch yang dilakukan dari kantor pusat Persis di Viaduct hingga ke Gedung Sate. Dengan memawa bendera dan juga spanduk bertuliskan tentang insiden Tolikara.

Di depan Gedung Sate, massa aksi melakukan orasi menyampaikan kekecewaannya terhadap insiden yang terjadi di Tolikara.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Metro Bandung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger