Powered by Blogger.
Latest Post

Kompas TV Dihukum KPI, Ahok: Sorilah Ya

Written By Admin on Friday, March 27, 2015 | 11:14 AM

Karena dianggap lalai menghentikan nara sumber berbicara dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas, Kompas TV dilarang siaran selama tiga hari oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sanksi ini dijatuhkan KPI setelah televisi swasta ini menayangkan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara langsung (live) pada 17 Maret 2015 puku 18.18 WIB.

Mengetahui itu, Ahok, sapaan akrab Basuki mengaku telah meminta maaf melalui blackberry messenger (BBM) kepada Rossiana Silalahi selaku Pemimpin Redaksi Kompas TV atas peristiwa itu.

"Aku sudah kontak Rossi kok, BBM dia, sori lah saya bilang," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Jurnalis Kompas TV Aiman Witjaksono yang mewawancarai sebenarnya sudah berusaha keras mengingatkan Ahok agar tidak berkata senonoh terlebih karena wawancara disiarkan langsung tanpa melalui proses editing.

Tetapi bukannya menurunkan ketegangan, Ahok malah semakin marah dan mengatakan bahwa apa yang dikatakannya benar. Dia mengulangi kata tidak senonoh itu beberapa kali.

sumber

DPRD DKI Tampar Muka Sendiri Jika Ubah Arah Hak Angket

DPRD DKI harus lebih hati-hati dalam mengubah arah hak angket kepada gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menjadi pembahasan etika. Pasalnya hal itu justru bisa menampar balik DPRD.

Demikian disampaikan oleh pakar hukum Said Salahuddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/3)

"Kalau masuk etika ini akan menjadi perdebatan publik. Justru akan menampar muka anggota DPRD. Karena bicara soal etika dan tata krama dalam beberapa terakhir muncul kalimat tidak senonoh di Kemendagri oleh anggota DPRD," kata Said.

Said pun menyarankan DPRD untuk bisa mengkualifikasi masalah etika Ahok menjadi masalah kebijakan. Pasalnya, hak anggota legislatif untuk mengajukan hak angket atau interpelasi hanya membahas masalah kebijakan.

"Mekanisme harus dari awal lagi, tidak bisa diubah begitu saja. Prosedurnya harus dari awal lagi," terang Said.

Sebagaimana diberitakan, pertemuan DPRD DKI Jakarta dengan Ahok yang dimediasi Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu, berakhir ricuh. Wartawan yang berada di ruang media tiba-tiba mendengar teriakan yang cukup keras dari ruang pertemuan. "Kamu jangan atur-atur saya, teriak seseorang dari dalam. Tidak jelas siapa yang berkata dengan nada tinggi dan keras itu."

Anggota tim angket dari fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengakui sempat mengucap kata-kata kasar "goblok" dalam pertemuan tersebut.

"Iya saya memang sebut itu, tapi saya tidak sebut yang soal SARA," ujarnya.

sumber

KPK Didesak Usut Korupsi Anggaran oleh DPRD DKI


Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya keterlibatan legislatif dalam proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), printer tiga dimensi, dan enam judul buku di APBD DKI Jakarta tahun 2014. Pasalnya, mata anggaran ketiga proyek tersebut merupakan usulan dari DPRD DKI.

Menurut Koordinator ICW, Febri Hendri, temuan itu bermula ketika pihaknya  membandingkan APBD DKI 2015 versi DPRD dengan APBD 2014. Berdasarkan penelusuran itu ditemukan adanya mata anggaran yang berulang.

"Mata anggaran itu hanya kembali diusulkan oleh anggota DPRD. Setelah ditelusuri lagi ternyata pengadaanya terindikasi korupsi," kata Febri usai melaporkan dugaan korupsi tersebut di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (26/3).

Dia menerangkan masalah yang terjadi pada pengadaan enam judul buku yang terdapat dalam APBD 2014. Mata anggaran yang sama muncul kembali di APBD 2015 versi DPRD dengan perbedaan hanya di tiga judul buku saja.

Selain itu, penulis buku-buku tersebut ternyata adalah seorang anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun, Febri enggan menyebutkan nama anggota DPRD yang dimaksud maupun asal partainya.

"Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD tapi sekarang dia masuk. Di APBD versi DPRD juga ada pengadaan yang sama anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama," ujar Febri.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ICW menemukan proses lelang proyek ini juga bermasalah. Pejabat pembuat komitmen (PPK) bersekongkol dengan distributor dan peserta lelang untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan penerima lelang.

"Dalam penetapan HPS, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok bagi peserta dan pemenang lelang. Nilai HPS diduga telah di-mark up setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," bebernya.

Persekongkolan ini juga terlihat dari pemilihan pemenang lelang. Para peserta lelang yang memenuhi kualifikasi tidak hadir dalam evaluasi harga untuk memuluskan peserta yang sudah diplot jadi pemenang. Namun, pemenang lelang ini tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan pengadaan buku, UPS, printer dan scanner tiga dimensi karena tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang-barang tersebut.

"Namun demikian, PPK dan panitia lelang justru meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang," ujar Febri.

Dengan berbagai indikasi yang ditemukan, ICW meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi APBD DKI oleh anggota dewan.

"ICW mendesak KPK memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi APBD lainm terutama mata anggaran yang diajukan DPRD melalui pokir (pokok pikiran)," pungkas Febri.

Hasil penelusuran ICW menyebut bahwa realisasi APBD DKI 2014 untuk tiga mata anggaran itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,9 miliar. Untuk pengadaan printer dan scanner tiga dimensi dari realisasi sebesar Rp 144,4 miliar berpotensi merugikan negara Rp 89,4 miliar. Sementara dalam pengadaan UPS keuangan negara berpotensi dirugikan sebesar 186,4 miliar dari realisasi sebesar Rp 285,8.

Potensi kerugian negara ini berdasar hasil perbandingan spesifikasi barang, harga pasaran, keuntungan distributor, harga satuan dari Pemprov DKI untuk barang yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk pengadaan buku, dari realisasi Rp 2,9 miliar, negara berpotensi dirugikan Rp 2,1 miliar. Secara total dari realisasi sebesar Rp 433,1 miliar kerugiannya sebesar Rp 277,9 miliar atau mencapai 64 persen

ICW menduga proses pengadaan barang-barang yang dibiayai APBD DKI itu telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk memperkuat laporannya, ICW juga menyerahkan barang bukti kepada KPK. Seperti dokumen kontrak, proses lelang, penunjukan, pembentukan harga, dan pemilihan pemenang lelang dari beberapa paket kegiatan yang diduga telah terjadi penyelewengan.


sumber

Kata Mbak Rachma, Megawati yang Acak-acak PPP dan Golkar

Written By Admin on Thursday, March 26, 2015 | 12:36 PM



Politisi senior Rachmawati Seokarnoputri mengatakan, intervensi pemerintah terhadap partai politik sudah bisa diduga bertujuan untuk mengamankan kepentingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan para penguasa.

Pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang notabene adalah politisi PDIP telah 'berhasil' mengacak-acak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Mbak Rachma, sapaan akrabnya, menjelaskan lebih khusus, tujuan Mega dan penguasa mengacak-acak parpol adalah untuk menjadikan DPR sebagai alat dan stempel pemerintah. Dan Komjen Pol Budi Gunawan tetap jadi Kapolri.

Menurut pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno ini, dominasi partai yang pro penguasa hanya akan melahirkan rezim diktator mayoritas.

"Ini gambaran seperti kata Bung Karno 'kapitalismus im niedergang". Kapitalisme sedang sekarat akan menghidupkan kediktatoran. Ingat, rakyat Indonesia kedaulatan di tanganmu!"  tulis Mbak Rachma dalam pesan singkatnya kepada redaksi, Selasa (24/3).

sumber

Siti Zuhro: Jokowi Sudah Gugur dan Tak Bisa Maju di Kongres



Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin berkompetisi dalam Kongres PDIP ke-IV di Bali April mendatang untuk memperebutkan kursi ketua umum. Kalau Jokowi ikut mencalonkan diri, dia akan menabrak aturan yang dibuatnya dalam pembentukan Kabinet Kerja, yaitu larangan rangkap jabatan.

"Jokowi sudah gugur dan tidak bisa maju dalam kongres PDIP. Kalau dia maju, maka dia akan menabrak apa yang sudah dia jadikan peraturan. Meski selama Jokowi sering menabrak janjinya, tapi untuk yang satu ini saya harapkan dia tidak menabraknya. Ini akan mundur kembali, dimana ketua umum merangkap jabatan," kata pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro seperti dikabarkan JPNN, Selasa (24/3), menanggapi survei Pooltracking Institute yang mengunggulkan Jokowi.

Jokowi baru bisa jadi calon ketum PDIP dalam kongres jika setelah memenangkan kursi ketum, dia mengundurkan diri sebagai presiden. Namun ujar Siti, itu tidak mungkin terjadi karena jabatan presiden adalah puncak pencapaian tertinggi seorang politikus.

"Jadi semuanya mundur ke belakang kalau Jokowi jadi ketum, baik untuk demokrasi maupun untuk Jokowi sendiri. Dari dulu saya komit menolak para pejabat merangkap jabatan. Saya sayangkan SBY dulu menjadi ketum ketika jadi presiden, juga Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga merangkap jabatan sebagai ketua MPR," imbuhnya.

Siti yang mengaku tidak ikut menjadi responden survei Pooltracking Institute ini menegaskan, masih banyak kader PDIP yang punya kemampuan dan pengalaman dan loyalitas yang saat ini tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan. Mereka inilah kata Siti, yang pantas dijadikan ketua umum.

"Semua calon kecuali Jokowi boleh maju. Kader yang duduk di pemerintahan pun tidak apa maju, asal setelah itu para kader itu tidak rangkap jabatan. Saat ini ada Pramono Anung, Hasto Kristiyanto, dan Puan Maharani. Kalau salah satu dari para kader itu dipilih, maka harus fokus ke partai," sarannya.

Namun demikian, Siti melihat bahwa Megawati masih jadi kekuatan pemersatu di PDIP. Oleh karena itu Megawati tidak boleh langsung lengser dari PDIP jika terpilih ketua umum yang lain.

"Megawati tetap harus menjadi tokoh pemersatu, tidak boleh langsung lengser. Ketum day to day dipegang kader lain, Megawati menjadi sosok pemersatu seperti Soeharto di Golkar dulu. Kalau tidak, PDIP akan pecah belah," tukasnya.

sumber

Hariman Siregar: Jokowi Makin Kacau Balau



Sejak awal rakyat sudah salah memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin Indonesia. Pasalnya, mereka berdua hanyalah petugas partai.

Demikian disampaikan aktivis 65 Hariman Siregar disela-sela acara kongres Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

"Sekarang terbukti, Jokowi makin kacau balau. Jokowi tak bisa lepas dari kepentingan partai pendukungnya. Jadi di mata rakyat saat ini kalau Jokowi tak nurut ya tidak didukung partai. Jokowi terlihat makin plin-plan," tegas Hariman.

Tudingan Jokowi plin-plan kata Hariman bukan tanpa alasan. Saat ini terlihat Jokowi sedang bingung dengan permasalahan bangsa yang sudah semakin menggunung tanpa ada solusi konkrit. Jokowi masih terjebak dalam cengkeraman partai pendukungnya.

"Makanya Jokowi harus diingatkan mengurus pemerintahan Indonesia yang besar ini tak cukup hanya dengan pencitraan. Hukuman mati, BBM, pengendalian harga bahan pokok hanya sebatas citra, tidak ada bukti nyata,"tegas Hariman

Oleh karena itu, menurut Hariman, tidak mengherankan jika banyak aktivis maupun relawan pendukung Jokowi yang memilih balik badan. Hariman menegaskan, Jokowi-JK harus segera disadarkan.

sumber

Jokowi-JK Mengecewakan, PRD Kembali Turun Gelanggang



Pada awalnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla dianggap sebagai simbol perubahan dan bisa mengubah sistem yang tunduk pada asing di zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tapi, slogan Trisakti, Nawacita dan revolusi mental yang diumbar pada masa kampanye ternyata hanya pepesan kosong. Masyarakat pun semakin kecewa terhadap Jokowi-JK.

Demikian disamapikan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo kepada wartawan usai membuka Kongres PRD di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (24/3)

"Listrik, BBM, cabai, beras, gas semua naik. Masyarkat makin kecewa. Kalau terus dibiarkan dan Jokowi tidak bisa kembali pada rel Trisakti, masyarakat akhirnya bisa tidak percaya lagi dengan Jokowi-JK," kata Agus

Oleh karenanya, PRD yang awalnya bersifat tertutup dalam berpolitik akan kembali muncul di Pemilu 2019 menjadi partai terbuka. Alasan Agus, saat ini masyarakat yang kebanyakan dari massa mengambang, kecewa dengan partai politik.

"Kita akan muncul di 2019 sebagai partai alternatif dan akumulasi kekecewaan rakyat pada Jokowi-JK," demikian Agus.
Pada awalnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla dianggap sebagai simbol perubahan dan bisa mengubah sistem yang tunduk pada asing di zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tapi, slogan Trisakti, Nawacita dan revolusi mental yang diumbar pada masa kampanye ternyata hanya pepesan kosong. Masyarakat pun semakin kecewa terhadap Jokowi-JK.

Demikian disamapikan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo kepada wartawan usai membuka Kongres PRD di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (24/3)

"Listrik, BBM, cabai, beras, gas semua naik. Masyarkat makin kecewa. Kalau terus dibiarkan dan Jokowi tidak bisa kembali pada rel Trisakti, masyarakat akhirnya bisa tidak percaya lagi dengan Jokowi-JK," kata Agus

Oleh karenanya, PRD yang awalnya bersifat tertutup dalam berpolitik akan kembali muncul di Pemilu 2019 menjadi partai terbuka. Alasan Agus, saat ini masyarakat yang kebanyakan dari massa mengambang, kecewa dengan partai politik.

"Kita akan muncul di 2019 sebagai partai alternatif dan akumulasi kekecewaan rakyat pada Jokowi-JK," demikian Agus.

sumber
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Metro Bandung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger