Powered by Blogger.
Latest Post

Presiden sebut 2016 sebagai tahun percepatan kerja

Written By Admin on Tuesday, January 5, 2016 | 10:35 AM

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo menyebut 2016 merupakan tahun percepatan kerja dan seluruh kementerian/lembaga tidak diberikan waktu untuk bersantai. 

"Tahun ini oleh Presiden disebut sebagai tahun percepatan kerja karena beliau masih merasa ada beberapa bagian wilayah Kementerian/Lembaga yang masih bekerja dengan speed (kecepatan) yang kurang," kata Pramono usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pramono mengungkapkan Presiden meminta tahun percepatan kerja ini menjadi tidak lagi tahun "Ayo Kerja" tapi sudah ada penekanan untuk mempercepat pekerjaan. 

"Beliau menginginkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 ini harus jauh lebih baik dibandingkan 2015 lalu," ungkap Pramono.

Seskab juga mengungkapkan beberapa yang menjadi arahan Presiden, yakni terkait promosi ekspor yang dilakukan di beberapa kementerian harus disatukan.

Pramono mengatakan di 17 kementerian itu ada promosi ekspor yang masih kecil-kecil, parsial, terpisah, tidak berjalan dengan baik dan nanti akan dipersatukan dengan membentuk badan yang menanganinya.
"Dengan demikian tidak lagi harus tersebar di seluruh 17 K/L, hanya pada 1 badan. Badan ini yang bertanggungjawab terhadap seluruh promosi yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, pariwisata dan sebagainya," katanya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Presiden juga memberikan penekanan pada penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) serta penyelesaian konflik di daerah dengan pendekatan damai (soft approach).
"Pendekatan soft approach selalu menjadi prioritas bagi pemerintah karena kami berkeyakinan pendekatan soft approach ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya," kata Pramono.

Namun demikian, lanjutnya, jika ada paham yang berbeda dan ada keinginan untuk mendirikan negara di luar NKRI, maka pendekatan hard approach akan tetap dilakukan oleh pemerintah.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Presiden meminta kepada Menkopolhukam melibatkan seluruh elemen masyarakat agar persoalan-persoalan HAM tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan dan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

Hal lain yang menjadi penekanan Presiden, kata Pramono, adalah revaluasi asset dan tax amnesty yang harus diselesaikan pada tahun ini. 

"Karena ini menjadi dasar fondasi untuk perekonomia kita pada 2016-2017 diharapkan menjadi lebih baik dan Presiden selalu menekankan karena ini tahun kompetisi, apalagi sudah MEA, tidak ada pilihan bangsa harus siap dan pasti siap," ungkap Pramono. 

Sumber

DPR : perkuat payung hukum perlindungan anak

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan payung hukum perlindungan anak Indonesia perlu diperkuat karena selama ini masih banyak kritik terkait rendahnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku kekerasan terhadap anak.

"Kami berharap pemerintah bisa menginisiasi perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Selasa.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan hukum harus ditegakkan secara tegas. Para pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selagi menunggu revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, payung hukum yang sudah ada harus menjadi sandaran dengan pelaksanaan yang tegas.

"Sepanjang 2015, Komisi VIII menerima banyak masukan untuk merevisi undang-undang, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak," tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

Saleh mengatakan kekerasan pada anak masih ada dan nyata terjadi di masyarakat. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan pemerintah.

Selain memperkuat payung hukum dan menegakkan hukum secara tegas, juga perlu ada koordinasi antara kementerian/lembaga karena penanganan kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Koordinasi itu penting. Tidak hanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tetapi harus melibatkan kementerian lain, termasuk Kepolisian RI," katanya.

Selain itu, perlindungan anak juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sebab, banyak kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan masyarakat.

"Bila ada warga yang mendengar dan mengetahui terdapat kekerasan pada anak, diharapkan partisipasinya untuk melaporkan pada instansi terkait," harapnya.

Saleh juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran perlindungan anak. Dengan anggaran yang cukup, banyak kegiatan dan program yang bisa pemerintah lakukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan pada anak. 

Sumber

Resolusi Ahmad Heryawan di Tahun 2016, Sukses Penyelenggaraan PON XIX

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memiliki tiga resolusi utama di tahun 2016, salah satunya ialah sukses penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016.

"Perhelatan yang sudah 51 tahun tak digelar di Jawa Barat yakni PON XIX serta Peparnas XV juga harus gebyar dan menjadi titik balik kebangkitan olahraga Indonesia," kata lelaki yang disapa Aher di Bandung, Senin (4/1/2016).

Resolusi lainnya di tahun ini adalah Pemprov Jabar adalah mengikis kemiskinan, mengurangi pengganguran, serta melestarikan lingkungan.

Ketiganya, menurut dia, dinilai menjadi pangkal seluruh kesejahteraan terutama bagi 46 juta rakyat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

"Tiga agenda besar tahun 2016 dari program kerja kami adalah menghilangkan kemiskinan, mengurangi pengganguran, dan melestarikan lingkungan. Jika tiga hal ini tak kita atasi, maka pencapaian eksisting dan masa depan kita rusak," katanya.

Ia mengatakan data Pusdalisbang Pemprov Jabar, pengganguran mencapai 8,72 persen dari total usia produktif per Agustus 2015 sementara tingkat kemiskinan sebesar 9,53 persen atau 4,43 juta orang per Maret 2015.

Menurut Aher, upaya pencapaian tiga target yang efektif dan efisien salah satunya memberikan akses pendidikan yang baik sehingga mulai tahun 2016 ini akan dilakukan pengalihan aset SMA /SMK dari pemkab dan pemkot se-Jabar ke Pemprov Jabar dalam misi pengambilalihan SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar mulai tahun 2017.

"Nanti tidak ada lagi uang muka masuk SMA dan SMK jika tahun 2017 sudah kami ambil alih, ini bentuk perbaikan layanan publik dari kami kepada masyarakat," jelasnya.

Ia menuturkan pada APBD 2016 yang sudah disyahkan sebesar Rp26,7 triliun sangat memungkinkan mencapai seluruh targetan tadi, seraya tetap mengejar sukses penyelenggaraan PON XIX dan Peparnas XV.

"Venue PON itu paling banyak dikejar, baik (pemerintah) pusat, kementerian, dan provinsi lain. Mereka ingin memperoleh kepastian sarana dan prasarana olahraga terbaik," katanya.

Karena itulah, Pemprov Jabar sudah menerapkan strategi membangun venue baru bagi yang belum ada. Memperbaiki venue yang ada namun rusak atau memperbesar venue yang kecil.

Dengan anggaran Pemprov Jabar hingga Rp2 triliun, pembangunan sarana prasarana sejak 2013 hingga akhir Desember 2015 sudah mencapai 94 persen.

Tapi sisanya bisa cepat dikebut karena bersifat penyelesaian akhir, yakni selambatnya Juni 2016. Sisa waktu Juli dan Agustus tahun ini akan selesaikan urusan administrasi, sehingga diproyeksikan tidak akan ada komplain substansial ketika PON digelar September 2016.

"Program lainnya akan bersifat rutinan seperti program pembangunan ekonomi pertanian, kemudian infrastruktur monumental seperti Bandara Kertajati, empat ruas tol, hingga Masjid Provinsi setidaknya di enam titik," katanya.

Tol yang akan selesai tahun ini adalah Pasir Koja dan Soreang pada Agustus 2016. Kemudian Tol Ciawi Sukabumi yang sudah dicanangkan sejak 1997 namun mangkrak padahal terus terjadi kemacetan akut di lokasi tersebut.

"SMS atau twitter ke saya sebutkan, jangan hanya Nagreg saja yang diurus. Sebab, kemacetan ruas Cianjur-Sukabumi-Bogor sudah demikian parah, ini jalur neraka, saya sebagai orang Sukabumi juga merasa harus segera bereskan," katanya.

Di sisi lain, keseimbangan kultural dilakukan dengan dimulainya rencana pembangunan Gedung Kesenian Jabar dalam lahan seluas 100 hektare yang memungkinkan syuting film atau pagelaran kesenian secara leluasa.

Sumber

Menanti Gol Ke-100 Fernando Torres

Written By Admin on Wednesday, December 30, 2015 | 10:50 AM

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, berharap agar Fernando Torres bisa mencetak gol ke-100 saat melawan Rayo Vallecano pada lanjutan La Liga di Estadio del Rayo Vallecano, Rabu (30/12/2015).

Torres absen mencetak gol sejak laga antara Eibar kontra Atletico, 20 September 2015. Itu menjadi gol ke-99 Torres untuk Los Rojiblancos.

Meski tak kunjung menunjukkan kesuburan, Torres tetap mendapat kepercayaan dari Simeone. Bukan mustahil dia justru menjadi starter karena Jackson Martinez baru mencetak dua gol pada ajang liga.

"Fernando mencintai klub ini dan menjadi idola. Dia telah memberikan kontribusi besar untuk klub ini. Besok, dia akan bermain dan mendekati gol ke-100," kata Simeone.

"Dia selalu memiliki peluang. Dia hanya perlu melupakan tekanan dan peruntungan akan berubah." tutur dia.

Selain mengutarakan keyakinan terhadap Torres, Simeone juga bersikap waspada kepada lawan. Tak peduli, Vallecano baru menelan kekalahan dengan 2-10 pada partai terakhir melawanReal Madrid, 20 Desember 2015.

"Ini merupakan tim dengan jumlah umpan silang paling banyak di La Liga. Mereka tidak akan berubah. Mereka sudah memiliki identitas seperti kami atau Barcelona. Anda harus menghargai itu," ucap Simeone.

Partai ini turut menentukan konstelasi papan atas La Liga. Saat ini,Barcelona dan Atletico memimpin dengan 35 poin. Namun,Barcelona memiliki satu pertandingan sisa karena keikutsertaan di Piala Dunia Antarklub.

Sumber

PAN Kritik Kinerja Menteri Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai, beberapa menteri Kabinet Kerja kurang fokus bekerja pada substansi permasalahan. 

Menurut dia, ada menteri yang lebih mementingkan "image".

"Mereka seharusnya bekerja pada substansi permasalahan bukan mencari popularitas," kata Bara, di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun 2015 Partai Amanat Nasional, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Pernyataannya itu menanggapi isu perombakan kabinet jilid II yang mengemuka belakangan ini.

Terkait isu perombakan kabinet tersebut, Bara menyatakan bahwa hal itu hak prerogatif presiden.

"Kalau manifestasi itu adalah reshuffle, tentu itu hak prerogatif dan otoritas presiden," ujar Bara.

Sebelumnya, Ketua DPP PAN Aziz Subekti mengaku mendapatkan bocoran dari Istana bahwa PAN memperoleh dua menteri di kabinet kerja yaitu posisi Menteri Perhubungan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden soal komposisi kabinet.

Menurut dia, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi soal perombakan kabinet.

Produsen Mie Berformalin, Iis Dituntut 2 Tahun

Seorang warga Kota Sukabumi, Iis Rusminajah, dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Perempuan berusia 48 tahun itu dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni memproduksi produk pangan yang mengandung formalin.

Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, di Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Selasa (29/12/2015). Agenda dalam sidang yang dipimpin hakim Saptono itu adalah pembacaan surat tuntutan.

"Memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menyatakan terdakwa Iis Rusminajah bersalah. Menuntut pidana penjara selama dua tahun," ujar JPU Tedy Setiawan, saat membacakan tuntutannya.

Menurut JPU, terdakwa terbukti melanggar Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18/2012 tentang Pangan.

Setelah mendengar tuntutan jaksa, Ketua majelis hakim Saptono menetapkan sidang kasus ini akan kembali digelar pada Selasa (5/1/2016) pekan depan, dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pliedoi dari terdakwa.

Dalam paparannya, JPU Tedy mengatakan, perkara tersebut merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, Maret 2014 lalu. Saat itu, petugas BBPOM menyambangi rumah terdakwa di Jln. Letda T. Asmadi No. 30 RT 003/001, Kel. Gedong Panjang, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi.

"Petugas mendatangi rumah terdakwa dan menemukan mie basah yang dicurigai telah menggunakan bahan terlarang. Saat itu juga langsung diperiksa menggunakan tes kit formalin, dan hasilnya positif mie basah yang diproduksi terdakwa mengandung formalin," terang Tedy.

Dari hasil itu, lanjut Tedy, petugas BBPOM mendapatkan barang bukti pangan, diantaranya mie basah seberat 25 kilogram yang dikemas dengan 30 bungkus, coustic soda sebanyak satu karung, formalin sebanyak satu setengah jerigen, air olahan satu seperempat jerigen, terigu satu karung, pewarna dua bungkus, dokumen satu plastik.

"Salah satu barang bukti pangan yang diamankan yaitu mie basah, dan telah diuji ulang pada Agustus 2014 lalu oleh petugas BBPOM. Hasilnya sama, positif terdapat bahan berbahaya formalin," ungkap Tedy.

Sumber

Patrice Rio Capella Divonis 1,5 Tahun Penjara

Written By Admin on Tuesday, December 22, 2015 | 12:25 PM

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, divonis satu tahun dan enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Rio dianggap terbukti menerima hadiah dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung.
"Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua," ujar Hakim Artha Theresia di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/12/2015).
Selain itu, Rio diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.
Vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni dua tahun penjara.
Menurut hakim, Rio bersalah karena menerima hadiah berkaitan dengan jabatannya selaku anggota DPR untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
Hal tersebut menjadi pertimbangan memberatkan hakim untuk menjatuhkan vonis kepada Rio.
"Hal yang meringankan, terdakwa berterus terang, belum menikmati hasil perbuatan, dan masih punya tanggungan keluarga," ujar hakim.
Tak hanya itu, hakim juga menolak permintaan Rio untuk menjadijustice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus tertentu.
Rio merupakan tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera Utara oleh kejaksaan.
Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, diduga memberi uang Rp 200 juta kepada Rio melalui Fransisca Insani Rahesti, pegawai staf magang di kantor OC Kaligis.
Pemberian tersebut dilakukan agar Rio membantu "mengamankan" kasus bansos yang ditangani Kejaksaan Agung karena nama Gatot tercantum sebagai tersangka perkara tersebut.
Atas perbuatannya, Rio dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Metro Bandung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger