Powered by Blogger.
Latest Post

Komentar Alfred Riedl soal Permainan Evan Dimas

Written By Admin on Saturday, November 29, 2014 | 2:33 AM



Pelatih tim nasional Indonesia, Alfred Riedl, menilai, Evan Dimas memang bermain bagus pada laga melawan Laos di Stadion Hang Day, Hanoi, Jumat (28/11/2014). Namun, Riedl menambahkan, kemenangan 5-1 atas Laos adalah buah kerja sama tim, bukan individu pemain.

Evan mencetak sebuah gol dan umpan berbuah gol pada laga kontra Laos. Itu menjadi pertandingan pertama Evan membela timnas Indonesia di kejuaraan internasional.

"Saya harus jujur. Tanpa mengurangi rasa hormat, Laos berbeda jauh dari Vietnam dan Filipina. Evan Dimas memang bermain bagus. Tetapi, ini adalah permainan tim," kata Riedl seusai pertandingan.

Kemenangan Indonesia ditentukan lewat gol-gol Evan Dimas (8'), Ramdani Lestaluhu (20', 50'), Zulham Zamrun (82'), dan gol bunuh diri pemain Laos, Ketsada Soukavanh (89'). Adapun gol hiburan Laos dicetak Khampheng Sayavutthi (28' pen).

Meski menang, Indonesia tetap gagal melaju ke semifinal. Indonesia hanya menempati urutan ketiga dengan empat poin. Juara Grup A diraih Vietnam dengan tujuh poin, sementara Filipina membuntuti dengan enam poin.


sumber

Ramdani Lestaluhu Tak Ada Firasat Cetak Dua Gol

Gelandang tim nasional Indonesia, Ramdani Lestaluhu, merasa tidak ada firasat apapun bisa mencetak dua gol ke gawang Laos. Pada laga Grup A AFF Suzuki Cup 2014, Indonesia mampu menang 5-1 di Stadion Hang Day, Hanoi, Jumat (28/11/2014).

Ramdani mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-20 dan ke-50. Adapun, tiga gol lain Indonesia dihasilkan Evan Dimas (8'), Zulham Zamrun (82'), dan gol bunuh diri pemain Laos, Ketsada Soukavanh (89'). Sementara, satu-satunya gol Laos dilesakkan Khampheng Sayavutthi (28' pen).

"Tidak ada firasat sama sekali bisa mencetak gol. Aku hanya berusaha bermain semaksimal mungkin. Tidak ada faktor keberuntungan bagi kami," kata Ramdani seusai pertandingan.

Meski menang, Indonesia tetap gagal melaju ke semifinal. Indonesia hanya menempati urutan ketiga dengan empat poin. Juara Grup A diraih Vietnam dengan tujuh poin, sementara Filipina membuntuti dengan enam poin.

"Kami sedih tidak bisa masuk ke babak semifinal. Namun, kami bersyukur sudah bisa meraih poin maksimal pada laga terakhir. Semoga kami bisa lebih baik lagi," ujarnya.


sumber

Baku Tembak TNI-Polri, Pangdam Bukit Barisan dan Dandim 0316/Batam Dicopot

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mencopot jabatan Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal Winston Simanjuntak dan Dandim 0316 Batam Letkol Inf Josep Tarada Sidabutar. Keduanya dicopot karena bentrok antara TNI dan Polri di Mako Brimob Kepulauan Riau beberapa waktu lalu hingga menewaskan seorang personel TNI.

"Di posisi tentara sudah ada. Komda I, panglimanya sudah diganti. Dandim juga diganti," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu seusai pertemuan Panglima Kodam di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Ryamizard mengatakan bahwa pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Presiden ingin agar kasus Batam tidak terulang lagi.

"Beliau tegaskan, kalau harus pindah, ya dipindahkan. Kalau harus dihukum, ya dihukum. Harus dipecat, ya dipecat. Itu tegas tadi Pak Presiden," imbuh Ryamizard.

Agar kasus serupa tidak terulang, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menekankan pentingnya kedekatan komandan dan prajuritnya. Dia mengaku memiliki pengalaman yang mirip dengan kasus di Batam saat ia masih bertugas di Sumatera Utara dan memecat 20 anggotanya. Untuk memecat para anggota, kata Ryamizard, komandan harus bisa menjelaskan bahwa tindakan anak buahnya salah dan harus ada konsekuensi hukum yang wajib diterima.

"Saya bilang, 'Hei prajurit, saya pemimpin kamu, pemimpin harus cinta dan sayang pada anak buah. Kalau saya tidak sayang kamu, saya bukan pemipmin. Tapi besok ada 20 orang di antara kalian akan dipecat. Bukan saya yang pecat, melainkan hukum yang berkata begini. Saya harus terima, dan kamu harus terima.' Selesai sudah," ujar Ryamizard.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kembali perlunya sinergi antara TNI dan Polri. Secara khusus, Jokowi menegaskan bahwa bentrok di TNI dan Polri tidak boleh terulang. Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan dengan panglima daerah seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jumat.

"Saya tadi juga sampaikan, friksi seperti yang ada di Batam jangan sampai terjadi lagi. Kita harus tegas, sesuatu yang memang sulit untuk diluruskan," kata Jokowi.

Dia meminta kedua institusi secepatnya menemukan solusi. Menurut Jokowi, persoalan TNI dan Polri tidak akan terjadi apabila komandan dan prajurit di kedua lembaga itu sudah sering bertemu.

"Tak hanya komandan-komandannya, tetapi juga prajurit, anak buah, harus saling ketemu sehingga kita semua merasa satu sehingga rukun, sehingga tidak ada lagi bentrokan, damai semuanya," kata Jokowi.

sumber

SBY: Pemimpin yang Selalu Dibenarkan Perkataannya, Bisa Jadi Diktator atau Tiran



Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sejumlah pandangannya tentang kepemimpinan melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, Jumat (28/11/2014). Tweet tematik atau sering disebut dengan "kuliah twit" alias "kultwit" ini disampaikan SBY dalam 15 postingan-nya.

SBY mengawali tweet-nya dengan menyebutkan bahwa hidup adalah universitas abadi, harus saling belajar, berbagi, dan menasihati. Menurut SBY, berdasarkan apa yang pernah terjadi, dia berpandangan pemimpin yang selalu dibenarkan perkataan dan tindakannya berpotensi menjadi diktator atau tiran.

"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*," demikian tulis SBY.

SBY mengatakan, setiap pemimpin pasti ingin berbuat yang terbaik. "Tidak ingin jadi diktator atau tiran dan kemudian harus jatuh seperti yang kerap terjadi," ujarnya.

Penghormatan kepada pemimpin, menurut SBY, juga penting ditanamkan agar masyarakat bisa menyampaikan kritiknya dengan nyaman. Dalam pandangan SBY, kritik terhadap seorang pemimpin ibarat obat.

"Jika dosis & cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika & patut. *SBY*," kata SBY.

Terkait pencitraan di dunia politik, SBY menilai hal itu wajar dilakukan. Tetapi, ia menekankan, harus dilakukan dengan tepat. Mengkritik juga harus dilakukan dengan patut dan beretika.

"Dalam politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. Angkuh terbawa, tampan tertinggal"*SBY*," tulis SBY.

"Permasalahan hidup, juga negara, terus datang & pergi. Yang diperlukan adalah solusi. Dapatkan solusi itu & kemudian jalankan. *SBY*," lanjut SBY.

Terakhir, SBY mengingatkan bahwa tugas pemimpin sejatinya adalah mengatasi masalah. Untuk mengatasi masalah, lanjut SBY, pemimpin harus bisa mampu bermusyawarah dan mencari penyelesaiannya. 


sumber

Tatang Suratis Sebut Politisi Senior Golkar Kurang Elok

Written By Admin on Friday, November 28, 2014 | 8:30 PM


Tatang Suratis Sebut Politisi Senior Golkar Kurang Elok

Sekretaris DPD Golkar Kota Bandung Tatang Suratis menilai keberadaan Presidium Penyelamat Partai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar.

"Sepertinya  kurang elok para senior politisi Golkar membentuk presidium, sikap itu tidak memberikan pendidikan ke generasi penerus," ujar Tatang yang kini menjabat Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Jumat (28/11).

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota. Bandung Edwin Sanjaya mengatakan, kehadiran pengurus DPD Golkar Kota Bandung dan enam orang anggota DPRD Fraksi Golkar di Munas karena keputusan Munas di Bali hasil Rapimnas di Yogyakarta.

 "Target Munas mempertahankan di KMP oleh karena itu pihak luar jangan ikut campur apalagi interpensi karena Munas urusan internal Golkar," ujar Edwin .

sumber

Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai "Ketar-ketir" Masuk ke Indonesia

Written By Admin on Thursday, November 27, 2014 | 7:05 PM

Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan moratorium izin operasi kapal ikan yang memiliki berat di atas 30 gross tonnage (GT) membuahkan hasil.

Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Gedung Minabahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (27/11/2014), Susi menceritakan bahwa pelaksanaan moratorium selama sebulan ini membuat pasokan ikan terjaga.

"Moratorium, saya baru lakukan sebulan ini, pengaruhnya luar biasa. Banyak tengkulak heran. Harusnya sekarang paceklik, kok ini ikan banyak," tutur Susi.

Penghentian penerbitan izin kapal penangkap ikan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran Susi menilai bahwa kapal asing tanpa izin acap kali mengambil kesempatan dari lemahnya penegakan hukum maritim di Indonesia.

Terbiasa menghadapi hukum Indonesia yang permisif, Susi pun tidak menampik bahwa peraturan tersebut membuat pihak asing gentar. "Policy yang saya buat sudah dapatkan artikel analisis positif. Walaupun mereka (negara asing) ketar-ketir, tapi mereka tahu this is Indonesia's right, stating and announcing what Indonesia wants," ujar Susi.

Di sisi lain, beriringan dengan ketakutan sebagian negara asing, sambutan positif juga berdatangan. Sambutan tersebut datang dari negara asing yang mengerti hak Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat, dan juga datang dari nelayan dan pengusaha kecil di dalam negeri.

"Dari lima yang kontra, ada 500 yang pro. Mereka bilang, 'Ibu Susi terima kasih, saya akan menghidupkan kembali usaha cold storage saya. Para pengepul ikan juga begitu,'" imbuh Susi.

Kepada peserta Sidang Dekin, Susi juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh dan tidak bisa membiarkan kapal-kapal asing memboyong ikan-ikan dari Indonesia secara ilegal. "We have to stop this at all cost. Kita tidak memperbolehkan illegal fishing terjadi lagi di lautan kita," pungkasnya.


sumber

Kubu KIH Tak Mau Ikuti Rapat di DPR sampai Revisi UU MD3 Rampung



Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasional Demokrat, PPP, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIB) melayangkan pernyataan tentang mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Pimpinan DPR dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan hak konstitusi anggota dewan.
 
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menegaskan, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat baru akan mengikuti rapat pada alat kelengkapan DPR setelah revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) selesai.

"Dalam pemahaman teman-teman di KIH, semua AKD, kecuali Baleg, aktif setelah revisi (UU MD3) sehingga ini memang ada missed interpretasi saja," kata Karding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014), seperti dikutip Antara.

Karding menyesalkan revisi UU tentang MD3, yang sesuai kesepakatan untuk segera dilaksanakan, justru mengalami penundaan untuk masuk Program Legislasi Nasional 2014.

 Dia berharap agar revisi UU MD3 bisa segera tuntas sehingga mereka dapat ikut rapat dengan komisi sesuai dengan pemahaman yang diterima.

"Komitmennya kan sebelum tanggal 5 Desember (sebelum masa reses). Kalau tidak tercapai, maka buntu," ujarnya.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, sebelumnya menegaskan bahwa KIH tak akan menghadiri setiap rapat pada alat kelengkapan DPR sebelum revisi UU MD3 rampung.

Ia memastikan, tanpa kehadiran KIH, alat kelengkapan DPR tidak akan bisa mengambil keputusan apa pun. Pasalnya, jumlah anggota yang menghadiri setiap rapat tidak akan mencapai kuorum.

"Sekarang tinggal lihat komitmen, kita ikuti saja. Ini bukan masalah benar, salah, baik, buruk. Tapi, masalah menang-menangan. Kalau dia enjoy dengan suasana kayak gini, kita tetap pada komisi tidak akan ikut-ikut dulu rapat AKD," ujarnya.

DPR RI menunda penetapan revisi UU MD3 masuk dalam Program Legislasi Nasional 2014.

"Kita sepakat dikembalikan ke Badan Musyawarah sampai Badan Legislasi menyelesaikan," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam sidang paripurna ke-10 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.

Fahri mengatakan, keputusan mengenai revisi UU tentang MD3 ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak.

Menurut dia, apabila ditolak, hal itu tidak bisa diajukan kembali dan proses pengajuannya menjadi rumit.
"Jadi, kami mengambil jalan tengah, yaitu ditunda dan dijadwalkan dalam Bamus," kata Fahri.

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sepakat menyudahi konflik di DPR dengan merevisi UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Revisi itu mencakup aturan mengenai penambahan jumlah pimpinan alat kelengkapan DPR dan mengharmonisasi pasal-pasal yang mengatur hak anggota Dewan dalam mengajukan interpelasi serta angket di tingkat komisi.

sumber
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Metro Bandung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger