Powered by Blogger.
Latest Post

Pengembangan Bandara Husein Sastranegara Telan Biaya Rp 138 Miliar

Written By Admin on Wednesday, October 1, 2014 | 9:06 AM


 Pengembangan Bandara Husein Sastranegara Telan Biaya Rp 138 Miliar

PERLUASAN BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA - Petugas Angkasa Pura menyaksikan gambar desain bandara saat acara groundbreaking pengembangan Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Senin (29/9). Proyek pengembangan senilai Rp 135 miliar ini ditargetkan selesai selama 12 bulan dengan mencakup renovasi dan perluasan terminal penumpang dari luas eksisting 5.000 meter persegi menjadi 17.000 meter persegi.

Pengembangan Bandara Husein Sastranegara Bandung yang pembangunannya dimulai sejak Groundbreaking, Senin (29/9/20145) ini menelan biaya hingga Rp 139 miliar.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Tri S Sunoko mengatakan, proyek pengembangan yang ditargetkan selesai dalam waktu 12 bulan sejak groundbreaking ini mencakup renovasi dan perluasan terminal penumpang dari luas eksisting 5000 m2 menjadi 17.000 m2 ini nilai pekerjaannya mencapai Rp 139 miliar.
 
"Biaya ini karena memang kami ingin bandara ini nantinya menjadi salah satu dari sejumlah bandara di Indonesia yang berhasil menarik wisatawan karena kenyamanannya. Bandara itu salah satu pintu gerbang wisatawan yang akan berkunjung," katanya Usai acara Groundbreaking Pengembangan Bandara Husein Sastranegara di Hangar Eks PTDI Jalan Padjajaran, Senin (29/9/2014). 
 
Menurutnya, melalui pengembangan ini akan menambah kapasitas terminal dengan harapan masyarakat Bandung dan sekitarnya dapat mendapatkan pelayanan optimal begitu juga wisatawan yang datang di Bandara Husein Sastranegara Bandung.

sumber

Cristian Hadinata Cemaskan Sektor Tunggal Bulutangkis Indonesia


Mantan atlet dan  pelatih badminton Indonesia, Cristian Hadiwitana, mencemaskan masa depan sektor tunggal bulung tangkis Indonesia.

"Jujur, saya khawatir dengan tunggal putra dan putri, belum bisa berbicara banyak di Asian Games. Mereka gagal  mencapai target," ujar Cristian seusai bedah buku "Rahasia Ketangguhan Mental Juara Cristian Hadinata" di UPI, Bandung, Selasa (30/9/2014).

Medali emas yang diperoleh ganda putra Hendra Setiawan/Muhammad Ahsan dan ganda putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari membuat mantan juara All England itu lebih tenang untuk sektor ganda.

"Kita masih punya stok untuk ganda campuran dan ganda putra. Potensi cukup banyak. Saya mengharapkan raihan Greysia dan Nitya merupakan titik balik untuk ganda putri," kata Cristian. Ini membuktikan kita bisa mengalahkan semua tim, termasuk Tiongkok.

Buku psikobiografi itu diharapkan bisa kian mengangkat prestasi badminton tanah, terutama di sisi mental. "Saya harap buku ini tak hanya bermanfaat bagi badminton tetapi juga olah raga lain bahkan hal-hal lain menyangkut psikologi," katanya.

Buku yang dihasilkan melalui kajian ilmiah itu adalah lama cita-cita sang maestro bulu tangkis. "Saya sekadar ingin menerbitkan otobiografi tetapi buku melalui kajian ilmiah. Merasa terhormat karena kesampaian juga," ujar Cristian.

Namun, sang maestro masih merasa kurang. Ia berniat menerbitkan satu buku lagi untuk melengkapi "Rahasia Ketangguhan Mental Juara Cristian Hadinata". "Ada satu buku lagi yang sifatnya teknis yang ingin saya tulis," katanya.

sumber

Dilantik Jadi Anggota DPR, Adian Napitupulu Pakai Hem Seharga Rp 25.000


Pelantikan anggota DPR terpilih tidak selalu identik dengan kemewahan dan persiapan khusus. Anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, akan mengenakan pakaian bekas dengan harga yang relatif murah.

Dijumpai seusai menghadiri acara geladi bersih pelantikan anggota DPR periode 2014-2019, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014), Adian mengaku tak ingin mengenakan pakaian wah dengan harga yang mahal saat prosesi pelantikan pada Rabu (1/10/2014).

Baginya, sebagus apa pun pakaian yang dikenakan, hal itu tak menjamin kinerja dan idealisme anggota Dewan tersebut.

"Pakaian tidak ada hubungannya dengan kebijakan, pikiran, dan kemampuan kita. Harga kita adalah pada apa yang telah dilakukan, bukan dari pakaian," kata Adian.

Saat pelantikan nanti, Adian akan mengenakan celana yang baru dijahit beberapa waktu lalu dengan harga Rp 180.000. Untuk pakaian atasan, ia telah membeli kemeja putih di Jatinegara seharga Rp 25.000.

Dasi yang akan dikenakan dibeli di ITC Ambassador seharga Rp 25.000, dan jas ia beli di toko pakaian impor bekas di kawasan Gedebage, Bandung. Harga jas itu hanya Rp 40.000.

"Sepatu saya beli Rp 450.000, itu juga barang diskon 40 persen," ujar salah satu pendiri kelompok mahasiswa Forum Kota (Forkot) itu.

Saat hadir dalam acara geladi bersih, Adian juga mengenakan pakaian yang relatif jauh berbeda dengan anggota terpilih lainnya di DPR. Ia tetap percaya diri dengan mengenakan kemeja flanel motif kotak-kotak. Kalung etnik tetap melingkar di lehernya, dan kacamata diselipkan di atas kepala.

Setelah dilantik, Adian mengaku ingin duduk di Komisi III, Komisi VII, atau Komisi IX DPR. Alasannya sederhana, ia menganggap Komisi III sesuai dengan latar belakang pendidikan hukumnya, Komisi VII karena ia memiliki pengalaman bekerja di tambang selama empat tahun, dan Komisi IX karena ia tertarik dengan hukum perburuhan.

"Alasannya sederhana saja, di luar komisi itu saya tidak menguasai. Akan tetapi, belum tahu nanti, partai yang akan menentukan," pungkas Adian.

Adian sempat ikut bertarung dalam bursa pencalegan tahun 2009 lalu dari PDI Perjuangan. Saat itu, ia menjadi caleg nomor urut 4 Dapil V Jawa Barat (Kabupaten Bogor), tetapi gagal. Kini, Adian terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari dapil yang sama.

sumber

MK Tolak Gugatan Undang-Undang MD3

Written By Admin on Tuesday, September 30, 2014 | 6:50 PM


Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) soal jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

"Menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK, Hamdan Zoelva di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Dalam amar putusan, ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat alias dissenting opinion, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati. Putusan itu terkait permohonan dengan nomor perkara 73/ PUU-XII/ 2014 yang diajukan PDI Perjuangan yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, serta empat orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto.

Mereka menguji aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 84, pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 UU MD3. Aturan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014.

Dengan aturan itu, para pemangku jabatan di parlemen akan dipilih langsung oleh anggota DPR. Jabatan itu untuk pimpinan DPR, pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antar-parlemen (BKSAP), mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga (BURT). Mahkamah berpendapat, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan lain dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut MK, memilih pimpinan di parlemen merupakan kewenangan anggota DPR.

Hal itu dianggap lazim dengan sistem presidensial dengan multipartai. Menurut MK, kompromi antarparpol sangat menentukan dalam pemilihan pimpinan di DPR. "Kompromi dan kesepakatan tidak bisa dihindari," ucap Hamdan.

Selain itu, MK berpendapat, tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan UU MD3 bukan persoalan konstitusional. Masalah itu dianggap hanya berkaitan dengan tata cara yang baik dalam pembentukan UU.

Menurut MK, pembentukan UU yang tidak mengikuti aturan tata cara pembentukan UU tidak serta-merta membuat UU yang dihasilkan dianggap inkonstitusional. Bisa saja UU yang dihasilkan sesuai aturan, tetapi materinya justru bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, UU yang dibuat tidak sesuai aturan justru memiliki materi yang sesuai UUD 1945.

MK menilai, perubahan UU MD3 yang dilakukan setelah pilpres juga tidak bertentangan dengan konstitusi. MK menganggap hal itu lazim dilakukan. Bahkan, perubahan UU MD3 dapat terjadi segera setelah pelantikan anggota dewan baru.

MK hanya mengingatkan, perubahan UU MD3 setiap lima tahun sekali tidak membangun sistem yang matang dan akan jadi permainan politik.

Putusan sela

PDIP sebelumnya sempat berharap putusan yang dibacakan hanya merupakan putusan sela. Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menjelaskan, pihaknya masih memiliki ahli untuk dihadirkan dalam sidang. Sehingga, tidak seharusnya MK memutuskan sidang tersebut karena bisa merampas hak-hak pemohon.

"Hak kami sebagai pemohon tidak sempurna diberikan. Bagi kami ini terburu-buru diputuskan," ujar Trimedya sesaat sebelum sidang.

Menurutnya, seharusnya MK masih bisa bersidang dua hingga tiga kali sebelum membuat putusan. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan DPR, masih bisa dilakukan oleh pimpinan sementara.

sumber

Gardustaskin Diluncurkan Hari Ini


Dua kelurahan bakal menjadi proyek percontohan penanganan kemiskinan di Kota Bandung. Pengentasan kemiskinan di Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay dan Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan ini dilakukan secara bersinergi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Kemiskinan di dua wilayah ini akan dientaskan dalam progran Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardutaskin). Di Kel. Babakan sebanyak 26 kepala keluarga (KK) dan di Kel. Tamansari sebanyak 8 KK menjadi sasaran.

"Selama ini Pemkot Bandung memang selalu berusaha mengentaskan kemiskinan. Tetapi masih dilakukan dinas-dinas secara terpisah. Melalui Gardutaskin, kita akan kerjakan bersama-sama dan bersinergi dengan semua dinas yang memiliki program pengentasan kemiskinan. Program ini akan kita luncurkan besok (hari ini, red)," kata Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Sigit Iskandar di Jln. Burangrang, Senin (29/9).

Salah satu alasan dipilihnya dua kelurahan tersebut karena jumlah warga miskinnya cukup besar. Di Kel. Babakan terdapat 800 KK. Di Kel. Babakan dipilih 2 KK per RW dari sebanyak 13 RW yang ada. Sedangkan Kel. Tamansari juga menjadi proyek percontohan karena di kelurahan ini terdapat bantuan dari Kementerian Kesehatan.

"Di Kel. Tamansari memang tidak banyak, hanya 8 KK. Tetapi ini akan menjadi percontohan dalam upaya pengentasan kemiskinan," kata Sigit.

Salah satu hal yang akan dilakukan dalam program Gardutaskin adalah memberikan pelatihan kepada para KK. Pelatihan ini sesuai dengan potensi di setiap wilayah. Selanjutnya, para kepala keluarga akan disalurkan ke perusahaan yang ada di sekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan data sebelumnya, warga miskin di Kota Bandung berjumlah 706.359 orang. Namun setelah diverifikasi hingga Agustus lalu tercatat ada 487.379 orang.

sumber

Jokowi Bubarkan Pokja Tim Transisi

Written By Admin on Monday, September 29, 2014 | 10:27 PM


Pesiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) resmi membubarkan kelompok kerja dalam Tim Transisi secara resmi, Minggu (28/9).

“Jokowi-JK memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Pokja-Pokja Tim Transisi dan akan mendalami hasil kajian Tim Transisi sebagai bahan pertimbangan utama untuk melaksanakan program-program kerja pemerintahan 2014-2019,” kata Kepala Staf Kantor Transisi, Rini M Soemarno di Jakarta.

Ia menjelaskan Pokja-Pokja Tim Transisi telah menyelesaikan seluruh kajian rekomendasi kebijakan yang terdiri atas kajian kelembagaan seperti struktur kabinet, lembaga kepresidenan, dan reformasi birokrasi serta kajian kebijakan di bidang-bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kebudayaan.

Hasil kajian tersebut, katanya, telah diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk diselaraskan oleh Tim Penyelaras Akhir. Hasil kajian juga telah dibahas oleh para penasihat Tim Transisi.

Dengan dibubarkankanya pokja tersebut, kerja Kantor Transisi adalah pendampingan operasional untuk proses pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Tugas pendampingan itu dilaksanakan olehKepala Staf Kantor Transisi bersama lima Deputi Kantor Transisi, yakni Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Akbar Faizal, dan Eko Putro Sandjojo.
“Sedangkan tugas Kantor Transisi sendiri akan berakhir setelah pelantikan presiden dan wakil presiden RI masa bakti 2014-2019,” terang Rini.

Soal Pokja Tim Transisi, Rini menyebut sudah banyak yang dihasilkan. Hal itu nantinya akan dipergunakan untuk memperbaiki berbagai macam permasalahan di masa pemerintahan Jokowi-JK.

“Sebagai contoh, usulan bagaimana masalah perizinan itu begitu sulit, begitu rumit, padahal kita sangat membutuhkan investasi. Jadi itu sudah ada usulannya diperpendek prosesnya, sehingga lebih cepat. Dan banyak hal lain, sepeti kartu indonesia sehat, bagaimana kita memulainya, mempersiapkan itu,” ­paparnya.
Ia menambahkan, pada pembubuaran itu dilakukan pemberian piagam kepada perwakilan pokja
leh Jokowi dan didampingi oleh Jusuf Kalla. Pemberian piagam itu merupakan tanda terima kasih kepada Pokja atas kerja-kerja selama ini. “Mereka sudah memberikan masukan serta alternatif, apa yang harus dilakukan ke depan oleh Jokowi-JK. Kami merasa perlu berterima kasih,” ujar Rini.

Apalagi, lanjut Rini, banyak anggota pokja tim transisi yang sejak awal terbentuk, yakni 4 Agustus 2014 lalu, belum pernah satu kalipun bertemu muka dengan Jokowi-Jusuf Kalla.

Disinggung soal adanya anggota Tim Transisi yang masuk kabinet, Rini mengaku tidak tahu.
“Wah itu sama sekali tidak tahu. Itu harus menanya­kan ke Pak Jokowi. Karena yang mempunyai hak prerogatif berdasarkan konstitusi, adalah Pak Jokowi,” ­kilahnya.

sumber

Warga Pertanyakan Donasi Naik Bandros



Sejumlah warga mempertanyakan donasi sebesar Rp 10.000 per penumpang untuk naik bus Bandung Tour on Bus (Bandros). Pasalnya, tidak ada tiket atau pengumuman yang menyatakan kewajiban untuk memberikan donasi pada tempat naik bus di Taman Kandaga Puspa.

"Sebenarnya saya tidak keberatan jika dikenakan tiket sebesar Rp 10.000. Apalagi cukup murah untuk berkeliling Kota Bandung. Tetapi harus jelas apakah ini gratis atau bayar," ujar Salah Seorang Penumpang, Dian (37) kepada klik-galamedia.com, Senin (29/9).

Dian mengungkapkan, ia bersama keluarga telah beberapa kali naik Bandros. Pertama kali yaitu pada pertengahan Agustus lalu. Seinggat Dian, saat itu masih ada pengumuman yang menyatakan donasi sebesar Rp 10.000 di dinding pintu masuk Taman Puspa Kandaga.

"Tetapi kini sudah tidak ada lagi. Tetapi supir menyatakan donasi tersebut untuk membiayai BBM Bandros. Bukan masalah uangnya, tetapi kejelasannya," kata Dian.

Hal sama juga dilontarkan oleh Donny. "Orang yang naik Bandros bukan hanya warga Kota Bandung tetapi juga orang luar kota. Seharusnya itu diatur dengan benar. Agar tidak menimbulkan penilaian yang salah," tutur Donny.

sumber
"Kalau mau dikenakan tiket, lebih bagus. Karena tiketnya juga bisa menjadi kenang-kenangan bagi yang sudah naik Bandros. Seperti halnya kita jika keluar negeri, tiket kereta pun suka disimpan jadi kenang-kenangan," usulnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, Herlan Joerliawan mengatakan, saat ini Bandros belum diserahterimakan ke Pemkot Bandung dan masih milik pihak ketiga. Sehingga Bandros masih dikelola oleh pihak ketiga bukan oleh Pemkot Bandung.
"Saat ini masih dikelola oleh Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung," kata Herlan. Menurut Herlan, nantinya Bandros, termasuk yang baru memang akan diserahterimakan ke Pemkot Bandung. Saat ini tengah dikaji instansi yang akan mengelolanya.
"Apakah akan dikelola oleh Dinas Perhubungan atau Disparbud Kota Bandung? Ini masih dikaji. Nantinya juga akan kita gratiskan jika telah dikelola oleh Pemkot Bandung," aku Herlan.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Metro Bandung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger